FOTO: Pelantikan pengurus Apkasi periode 2025-2030
Jakarta, kapuasbersinar.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, disaksikan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia pada Kamis (17/07/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kabupaten. Ia mendorong agar Apkasi menjadi wadah komunikasi, advokasi, dan solusi bagi berbagai persoalan daerah.
“APKASI harus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini penting untuk memperjuangkan aspirasi kabupaten sekaligus menjaga semangat kolaborasi lintas wilayah,” ujar Tito.
Adapun susunan Pengurus APKASI 2025–2030 :
Ketua Umum: Bursah Zarnubi (Bupati Lahat)
Ketua Harian: Dadang Supriatna (Bupati Bandung)
Sekretaris Jenderal: Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara), Bendahara Umum: Radityo Egi Pratama (Bupati Lampung Selatan), Wakil Ketua Umum Bidang Politik & Keamanan: Baharuddin Siagian (Bupati Batubara), dan Ketua Litbang APKASI: Chaidir Syam (Bupati Maros).
Untuk Sekretaris Bidang Keuangan & Pajak: H. M. Noor Rifani (Bupati Tabalong), Sedangkan Bupati Kapuas H.M.Wiyatno Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ketua Harian APKASI, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan komitmennya mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan bahwa APKASI akan memperkuat koordinasi lintas daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, dan reformasi tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami siap menjadi motor penggerak kemajuan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional,” kata Kang DS dalam konferensi pers usai pelantikan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta para bupati untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Jangan hanya mengandalkan dana transfer pusat. Daerah harus punya kemandirian fiskal yang kuat agar pembangunan bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Pelantikan ini menandai awal masa bakti baru bagi APKASI yang diharapkan mampu memperkuat integrasi pembangunan kabupaten menuju Indonesia yang maju, adil, dan berdaya saing global. Dalam kesempatan yang sama, para pengurus juga mengucapkan ikrar kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(AgKB)
